Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo, menyampaikan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Rabu (8/4/2026).
JBDTBnews.com | DEPOK — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok menegaskan komitmennya dalam mengawal pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dinilai menjadi kunci arah pembangunan kota ke depan. Ketiga raperda tersebut diproyeksikan sebagai fondasi regulasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan berkelanjutan di Kota Depok.
Langkah pengawalan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab legislatif agar kebijakan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan perkembangan kota.
Regulasi sebagai Fondasi Pembangunan
Fraksi Gerindra menilai keberadaan peraturan daerah memiliki peran strategis sebagai pedoman pembangunan jangka panjang. Tanpa kerangka regulasi yang kuat, program pembangunan berisiko tidak berjalan konsisten dan sulit memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Depok menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap raperda disusun dengan matang dan berpihak pada kepentingan warga.
“Kami ingin memastikan regulasi yang disusun benar-benar menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat Depok. Raperda tidak boleh sekadar menjadi dokumen, tetapi harus mampu diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan raperda juga harus dilakukan secara terbuka dan komprehensif agar menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
Menjawab Tantangan Kota Penyangga Ibu Kota
Sebagai kota penyangga Jakarta, Depok mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat serta peningkatan kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang adaptif dan visioner.
Gerindra menilai tiga raperda yang sedang dikawal memiliki peran penting dalam menjawab tantangan tersebut, mulai dari peningkatan kualitas layanan masyarakat, penataan kota, hingga penguatan pembangunan ekonomi daerah.
“Depok berkembang sangat cepat. Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga kebijakan yang kita buat hari ini harus mampu menjawab kebutuhan lima hingga sepuluh tahun mendatang,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan regulasi yang jelas juga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.
Dorong Pelayanan Publik Lebih Optimal
Salah satu fokus utama dari raperda yang dikawal adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Fraksi Gerindra menilai masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.
Dengan adanya regulasi yang kuat, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang jelas untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada warga.
“Harapan kami, masyarakat bisa merasakan perubahan nyata dalam pelayanan publik. Regulasi harus menjadi alat untuk mempercepat pelayanan, bukan justru memperumit,” katanya.
Libatkan Aspirasi Masyarakat
Dalam proses pembahasan raperda, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat. Aspirasi warga menjadi salah satu pertimbangan utama agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.
Pihaknya juga membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat.
“Kami ingin raperda ini lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, masukan dari berbagai pihak sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran,” ungkapnya.
Komitmen Kawal Hingga Disahkan
Fraksi Gerindra menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan hingga ketiga raperda tersebut disahkan menjadi peraturan daerah. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Depok diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen mengawal sampai tuntas. Harapannya, regulasi ini menjadi pijakan kuat untuk mewujudkan Depok yang lebih modern, tertata, dan maju,” tutupnya.
Dengan adanya penguatan regulasi melalui tiga raperda strategis ini, Depok diharapkan dapat bergerak lebih cepat menuju kota yang memiliki tata kelola baik, pelayanan publik berkualitas, serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.