JBDTBnews.com | DEPOK — Pemerintah Kecamatan Tapos, Kota Depok, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tapos untuk Tahun 2027 pada Rabu, 4 Februari 2026, bertempat di Aula Kecamatan Tapos. Kegiatan ini menjadi wadah partisipatif untuk merumuskan arah dan prioritas pembangunan wilayah yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.
Musrenbang tersebut dihadiri secara luring oleh Camat Tapos H. Jarkasih beserta jajaran Pemerintah Kecamatan Tapos, para lurah se-Kecamatan Tapos, PKK Kecamatan Tapos, PLKB, organisasi kepemudaan (OKP), LPM, para Ketua RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat.
Sementara itu, kegiatan juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh Anggota DPRD Kota Depok Ade Firmansyah (Fraksi PKS), H. Syamsul Ma’arif (Fraksi NasDem), perwakilan Bappeda, Dinas PUPR, Disporyata, DLHK, DKP3, serta masyarakat.
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tapos selaras dengan visi pembangunan Kota Depok, yakni “Bersama Depok Maju”, yang menitikberatkan pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik.
“Melalui Musrenbang Kecamatan Tapos Tahun 2027 ini, diharapkan seluruh isu strategis dan usulan prioritas dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Depok, guna mewujudkan Kecamatan Tapos yang tertib, berdaya, aman, inovatif, kreatif, dan berkelanjutan,” ujar Camat Tapos H. Jarkasih.
Dalam paparannya, Camat Tapos menyampaikan profil Kecamatan Tapos sebagai kecamatan terluas di Kota Depok sekaligus wilayah strategis di bagian timur kota. Kecamatan Tapos memiliki luas wilayah 33,44 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 263.595 jiwa, serta terdiri dari tujuh kelurahan, yakni Kelurahan Tapos, Leuwinanggung, Sukatani, Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, dan Cimpaeun.
Selain membahas usulan dari masing-masing kelurahan, Camat H. Jarkasih juga memaparkan sejumlah rumusan isu strategis pembangunan Kecamatan Tapos Tahun 2027, antara lain:
- Revitalisasi dan penataan Jalan Raya Tapos.
- Pembangunan turap Kali Baru (Jalan Raya Bogor) yang meliputi wilayah Kelurahan Cilangkap dan Jatijajar.
- Normalisasi Kali Citatah.
- Revitalisasi Kali Cipinang, termasuk penataan permukiman di daerah aliran sungai (DAS).
- Optimalisasi kawasan Setu Cilangkap, Setu Jatijajar, Masjid Duyufurrohman, dan Terminal Jatijajar sebagai kawasan objek wisata.
- Penyelenggaraan event tahunan pelestarian seni dan budaya melalui kegiatan Selametan Kampung dan Keriaan Tapos.
- Optimalisasi cagar budaya sebagai objek wisata sejarah dan religi, seperti Situs Pangeran Pak-Pak dan Makam Nyimas Utari Sandi Jaya Ningsih.
- Pelebaran Jalan Simpang Tiga Cimpaeun–Cilangkap untuk mengurai kemacetan.
- Pelebaran Jalan Simpang Tiga Dongkal/Bhakti Abri Sukamaju Baru guna mengurangi kepadatan lalu lintas.
- Peningkatan UMKM agar naik kelas melalui kolaborasi usaha bersama Koperasi Merah Putih dan SPPG.
- Penanganan sampah liar sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan.
Berdasarkan hasil rekapitulasi usulan Musrenbang, total nilai usulan pembangunan dari seluruh kelurahan di Kecamatan Tapos mencapai Rp40.107.342.330, yang terdiri dari usulan mandatory sebesar Rp12.605.987.000 dan non-mandatory sebesar Rp27.501.355.330.
Dalam tanggapannya, Anggota DPRD Kota Depok Ade Firmansyah yang mengikuti kegiatan secara daring menyampaikan pentingnya segera membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) guna mengakomodasi Program Dana RW. Program tersebut dirancang untuk memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan lingkungan tanpa intervensi pihak luar. Ia juga menyampaikan bahwa bersama Komisi D DPRD Kota Depok tengah mengusulkan pengaktifan kembali Program Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat.
Hal senada disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi NasDem, H. Syamsul Ma’arif.
Ia berharap seluruh setu yang berada di wilayah Kecamatan Tapos dapat dioptimalkan fungsinya, baik sebagai objek wisata maupun sarana jogging track bagi masyarakat.