JBDTBnews.com | JAKARTA — Polemik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah perdebatan yang mengemuka, ribuan masyarakat menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut, setelah sebelumnya aksi mahasiswa menuntut agar MBG dihentikan.
Kelompok pendukung menilai MBG memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dan masyarakat. Sementara itu, pihak yang menolak beranggapan bahwa program tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara dan membuka ruang terjadinya praktik korupsi.
Menanggapi hal tersebut, aktivis antikorupsi Arifin Nurcahyo menilai bahwa kedua pandangan tersebut sebenarnya tidak saling bertentangan.
Menurutnya, Program MBG tetap dapat dilanjutkan dengan syarat praktik korupsi diberantas secara menyeluruh dan pelaksanaannya dikembalikan pada tujuan utama sebagaimana dicita-citakan Presiden RI, yakni meningkatkan kualitas gizi anak, mengurangi angka stunting, serta membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak.
Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) itu mengatakan, penangkapan sejumlah petinggi yang terkait dengan pelaksanaan MBG menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menindak penyimpangan agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Namun demikian, Arifin menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti pada dugaan penyimpangan di tingkat pusat saja. Menurutnya, aspek operasional di lapangan juga perlu diawasi secara ketat karena praktik korupsi dapat mengaburkan tujuan utama program dan berujung pada pemborosan anggaran negara.
Ia juga menyoroti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga diperoleh melalui praktik suap maupun kolusi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu korupsi lanjutan sebagai upaya mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh proyek.
“Jika SPPG diperoleh melalui praktik suap dan kongkalikong, maka akan muncul dorongan untuk mengembalikan modal dengan cara-cara yang merugikan. Dampaknya bisa sangat berbahaya karena program ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Penurunan standar sanitasi maupun kualitas bahan pangan dapat membahayakan kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Arifin menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan langkah penting untuk menjaga keberlangsungan Program MBG agar tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Demi menjaga program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pemerintah harus mampu mengembalikan MBG kepada tujuan utamanya sehingga tepat sasaran dan tidak menjadi pemborosan. Komite Anti Korupsi Indonesia mendukung penuh pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya agar manfaat MBG tetap dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.