
JBDTBnews.com | JAKARTA — Lembaga Survei Demokrasi & Independent (LSDI) mengeluarkan hasil polling terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
LSDI merupakan lembaga survei independen yang dibentuk oleh kalangan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Polling tersebut dilakukan di sejumlah kota, di antaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Malang, Denpasar, Kupang, Ambon, Jayapura, Palangkaraya, Pontianak, Makassar, Manado, Samarinda, Lampung, Padang, Palembang dan Medan.
Direktur Eksekutif LSDI, Mulyadi, mengatakan polling tersebut dilaksanakan selama satu bulan, mulai 20 Juni hingga 20 Juli 2026. Dalam pelaksanaannya, LSDI menyebarkan kuesioner kepada 1.000 responden di setiap kota yang menjadi lokasi polling.
“Polling kami laksanakan selama sebulan penuh, mulai dari 20 Juni hingga 20 Juli 2026, dengan menyebarkan kuesioner kepada 1.000 responden di tiap-tiap kota. Ada 20 kota yang kami polling,” ujar Mulyadi.
Berdasarkan hasil polling yang disampaikan LSDI, tingkat kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo tercatat sebesar 59 persen.
Sementara itu, sebanyak 23 persen responden menyatakan tidak puas terhadap pemberantasan korupsi. Adapun 18 persen responden lainnya memilih tidak menjawab.
Berikut hasil polling yang disampaikan LSDI:
- Puas terhadap pemberantasan korupsi: 59 persen.
- Tidak puas terhadap pemberantasan korupsi: 23 persen.
- Tidak menjawab: 18 persen.
Mulyadi mengatakan, hasil yang disampaikan tersebut merupakan gambaran awal dari polling yang dilakukan pihaknya. Adapun data dan hasil polling secara lebih lengkap rencananya akan disampaikan kepada publik pada awal Agustus 2026.
“Ya, hasil data lengkapnya akan kami sampaikan kepada publik pada 3 Agustus 2026 di Jakarta. Kawan-kawan dari berbagai daerah akan hadir lengkap untuk menyampaikan hasil sebenarnya,” kata Mulyadi.
Ia menambahkan, penyampaian hasil lengkap tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepuasan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo.